Pada bulan Oktober 2025, Bank Indonesia (BI) mulai melaksanakan kebijakan baru dengan mengalokasikan dana sebesar Rp200 triliun ke bank-bank komersial. Kebijakan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 12 September 2025. Tujuannya adalah untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta menjaga likuiditas perbankan di tengah tekanan ekonomi global. Dalam literatur ekonomi Islam, stabilisasi sistem keuangan dan penguatan likuiditas lembaga keuangan dipandang sebagai bagian dari kebijakan moneter yang berorientasi pada pencapaian ketahanan ekonomi dan pencegahan gejolak sistemik (Iqbal & Mirakhor, 2011; Chapra, 2008). Besaran dana yang dialokasikan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat akibat adanya ancaman terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Dalam hal ini, sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan efektif dan memberikan keuntungan yang nyata. Prinsip ini menjamin bahwa penyelenggaraan kebijakan keuangan dapat berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Namun demikian, kebijakan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank umum tersebut tidak lepas dari berbagai catatan kritis. Meskipun secara nominal mampu memperkuat likuiditas perbankan dalam jangka, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko ketidakefektifan apabila tidak disertai dengan mekanisme penyaluran yang jelas dan terarah ke sektor riil. Likuiditas tambahan dapat berhenti pada level perbankan (idle liquidity) dan lebih banyak dialokasikan pada instrumen keuangan yang aman dan berimbal hasil rendah risiko, alih-alih mendorong pembiayaan produktif bagi UMKM dan sektor usaha riil. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi manfaat, mengingat bank-bank besar cenderung lebih siap menyerap dana dibandingkan bank kecil atau bank yang memiliki fokus pada pembiayaan inklusif. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi yang memadai, kebijakan ini berisiko hanya menjadi instrumen stabilisasi teknis yang minim dampak nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan ini perlu diawasi secara cermat dan dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang transparan agar tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (Bank Indonesia, 2024; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Relevansi kebijakan ini semakin meningkat ketika kita menilai kondisi likuiditas dalam perekonomian nasional yang menunjukkan penurunan. Berdasarkan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada September 2025, total uang beredar luas (M2) tercatat sebesar 9,7 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi penurunan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 0,82% atau setara dengan Rp82.191 miliar, yang menandakan adanya penurunan ketersediaan dana dalam sistem keuangan nasional dan berpotensi menekan aktivitas ekonomi apabila tidak direspons dengan kebijakan likuiditas yang tepat (Bank Indonesia, 2024). Dalam ekonomi moneter Islam, perubahan pada agregat uang seperti M2 dipandang sebagai indikator penting stabilitas likuiditas dan aktivitas ekonomi, karena fluktuasi yang signifikan dapat memengaruhi fungsi intermediasi perbankan serta distribusi pembiayaan ke sektor riil (Chapra, 1996; Khan & Mirakhor, 1994). Akibatnya, kemampuan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif berkurang, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melambat, dan tingkat konsumsi serta investasi mengalami tekanan. Dalam situasi ini, kebijakan penempatan dana oleh LPS menjadi langkah preventif terhadap penurunan likuiditas keuangan negara.

Dari perspektif ekonomi Islam, keputusan BI untuk menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di bank-bank umum dapat dilihat melalui prinsip maslahah atau manfaat bagi publik. Setiap langkah ekonomi seharusnya diarahkan untuk memberikan keuntungan maksimum bagi masyarakat dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul, sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (daf‘ al-mafsadah) dalam ekonomi Islam (Chapra, 2000; Al-Shatibi, 2004). Karena itu, intervensi negara dalam menjaga kelancaran sistem keuangan termasuk bagian dari hisbah dan siyasah maliyah, yakni kebijakan yang diarahkan untuk menjamin ketertiban ekonomi dan mencegah kerusakan (mafsadah).Dengan kerangka tersebut, langkah BI dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan maslahah ‘ammah melalui perlindungan sektor keuangan agar tetap sehat dan berfungsi optimal bagi masyarakat. Melalui langkat tersebut, BI berusaha menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang menaruh dananya di bank. Tindakan ini bisa dipahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya krisis dan memastikan perekonomian tetap berjalan dengan baik.
Islam juga menekankan pada pentingnya prinsip amanah dan keadilan. Dana publik, terlebih yang berjumlah Rp 200 triliun, bukanlah milik lembaga tertentu, tetapi sebuah amanah yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan proporsional. Dalam hal ini, penempatan dana perlu diawasi secara ketat agar tidak terjadi ketidakadilan atau keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip Oleh karena itu, proses penyaluran dana harus terbuka dan diarahkan untuk mendukung sektor riil yang produktif, tidak hanya untuk memperkuat neraca bank semata.

Selanjutnya, pnempatan dana pada bank syariah akan memperkuat likuiditas lembaga keuangan Islam dan dapat mendorong pembiayaan untuk sektor-sektor halal, termasuk UMKM, pertanian, dan industri kreatif berbasis syariah. Ini sejalan dengan visi maqasid syariah yaitu melindungi harta (hifz al-llmal) dan mendorong kesejahteraan yang adil. Namun demikian, apabila penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut tidak dioptimalkan secara proporsional, peluang penguatan ekonomi Islam dapat menjadi terbatas dan kesenjangan dengan perbankan konvensional tetap berlanjut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara LPS, OJK, dan pemerintah untuk memastikan bahwa dana yang telah ditempatkan pada bank syariah benar-benar dimanfaatkan secara efektif guna memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, dalam pandangan ekonomi Islam, keberlangsungan likuiditas mencerminkan penerapan prinsip keseimbangan (tawāzun), keadilan (al-‘adālah), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah), yang menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan Islam (Chapra, 2000; Siddiqi, 1992).. Kebijakan moneter serta fiskal yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ini dapat menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, keputusan BI untuk menyimpan dana Rp200 triliun di bank-bank umum harus dilihat bukan hanya dari aspek teknis ekonomi, melainkan juga dilihat dari prinsip ekonomi islam yang menuntut agar kebijakan likuiditas tidak hanya berorientasi pada stabilitas makro, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut mengalir ke sektor riil yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank umum berpotensi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Tindakan ini dapat memperkuat likuiditas perbankan dan mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah tekanan dari luar, asalkan pelaksanaannya mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi, sebagaimana ditekankan dalam etika ekonomi Islam (Mannan, 1986; Siddiqi, 1992). Hal ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah), dapat memperkokoh fondasi ekonomi nasional serta memperluas akses pembiayaan untuk sektor-sektor yang produktif dan halal. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai penutup, penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, LPS, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun ekosistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Sinergi antar lembaga ini menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem keuangan nasional yang tahan banting, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Daftar Pustaka
Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2020). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāṣid al‑Sharī’ah perspective: Evidence from Indonesia. Journal of Sustainable Finance & Investment, 12(4), 1171–1193. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179

Bank Indonesia. (2025). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Retrieved from https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum dalam Rangka Penguatan Likuiditas.

Lembaga Penjamin Simpanan. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/40598/uu-no-24-tahun-2004

Republika. (2025, September 23). LPS Dukung Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara. Retrieved from https://ekonomi.republika.co.id/berita/t30t65423/lps-dukung-penempatan-dana-rp200-triliun-di-himbara

Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3(3), 320–333.

Oleh: Arifatus Saniah & Berliana Kurnia Sari

Sumber: Universitas Al-Azhar Indonesia (2024)

Pernyataan dari Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menegaskan bahwa membayar pajak memiliki nilai kemuliaan setara dengan menunaikan zakat, langsung memicu diskusi publik. Menurutnya, keduanya bertujuan agar kekayaan dapat terdistribusi secara lebih adil bagi seluruh masyarakat (CNBC Indonesia, 2025). Isu ini semakin relevan karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dengan target sebesar Rp1.989 triliun pada tahun 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024). Sementara itu, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun setiap tahunnya, angka yang mencerminkan besarnya peran filantropi Islam dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (BAZNAS, 2024).

Melihat pentingnya peran kedua instrumen tersebut, masyarakat perlu memahami dengan jelas kedudukan masing-masing agar dapat menunaikan kewajiban secara seimbang. Walaupun keduanya sama-sama berlandaskan semangat sosial, menyamakan pajak dengan zakat secara substansial berpotensi menimbulkan kerancuan. Jika ditinjau dari perspektif syariah maupun hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan zakat. 

Sumber: GoodStats.id (2024)

Jika ditelaah lebih dalam, argumen dari mantan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia berpusat pada manfaat sosial dari dana yang terkumpul baik zakat maupun pajak. Dana pajak yang merupakan pemasukan utama APBN dapat memberikan manfaat sosial karena dialokasikan kembali kepada masyarakat, contohnya melalui anggaran perlindungan sosial (bansos, subsidi) sebesar Rp496,8 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun pada APBN 2024 (Kementerian Keuangan RI, 2024). Dari sisi tujuan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), semangat ini memang sejalan dengan nilai-nilai Islam yaitu mencapai kesejahteraan umat dan distribusi yang merata. Meski memiliki tujuan moral yang sama, hal itu tidak berarti keduanya setara dalam pandangan hukum syariah.

Perbedaan antara zakat dan pajak bersifat fundamental. Pertama, dari segi dasar hukum. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan bagi setiap muslim yang telah diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan telah dicontohkan langsung oleh rasulullah. Dasar dari zakat sendiri adalah wahyu ilahi yang bersifat pasti (qath’i). Syarat pengenaan zakat tersendiri juga harus memenuhi nishab dan haul yang mana jika harta seorang muslim tidak memenuhi nishab dan haul, maka tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebaliknya, pajak (dharibah) adalah kewajiban yang lahir dari ijtihad pemimpin negara (ulil amri) dan diatur melalui Undang-Undang. Dasarnya adalah hukum positif buatan manusia yang bisa berubah sesuai kondisi.

Kedua, dari segi sifat dan tujuan. Zakat adalah ibadah mahdhah, sebuah menjadi jalan penyucian harta dan jiwa dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia adalah pilar agama. Sementara itu, pajak adalah murni kewajiban sebagai warga negara (muwathanah) untuk membiayai kebutuhan operasional negara. Tidak ada dimensi spiritual atau ibadah ritual di dalamnya, meskipun berkontribusi untuk negara adalah perbuatan baik. Tujuan utama pajak adalah sebagai pendapatan utama APBN dan juga bentuk kontribusi masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap negara.

Ketiga, dari segi peruntukan dana. Ini adalah perbedaan yang paling mencolok. Dana zakat memiliki alokasi yang sangat spesifik untuk delapan golongan (asnaf) sesuai Surah At-Taubah ayat 60, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang berutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Di sisi lain, dana pajak dialokasikan untuk kepentingan yang jauh lebih luas dan umum bagi seluruh warga negara tanpa memandang agamanya. Selain dialokasikan ke dana sosial seperti bansos, pajak juga dialokasikan untuk pembangunan di negara yang mana akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menegaskan bahwa pajak berlaku umum, sedangkan zakat adalah kewajiban khusus bagi umat Islam yang mampu (BeritaSatu.com, 2025).

Meski berbeda, pemerintah berupaya mengharmonisasikan keduanya. Melalui UU No. 23 Tahun 2011, pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat resmi (BAZNAS/LAZ) dapat menjadi Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ini adalah insentif yang menunjukkan pengakuan negara atas peran zakat, namun tetap menegaskan bahwa zakat tidak menggantikan kewajiban pajak. Membandingkan semangat keadilan sosial antara pajak dan zakat memang relevan dari segi dampak, namun dalam perspektif syariah keduanya tidak dapat disamakan, apalagi saling menggantikan. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim kepada Allah (‘ubudiyah) dengan ketentuan yang tetap. Sedangkan pajak adalah kewajiban warga terhadap negaranya (muwathanah) dengan aturan yang lebih fleksibel.

Bagi seorang Muslim di Indonesia, pajak dan zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara terpisah. Membayar pajak merupakan wujud kepatuhan kepada pemerintah sekaligus partisipasi dalam pembangunan nasional yang mengarahkan dana triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, zakat adalah penyempurnaan rukun Islam serta wujud nyata keimanan yang memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan secara lebih terarah. Keduanya saling melengkapi, pajak sebagai pemenuhan hak negara dan zakat sebagai pemenuhan hak Allah SWT serta para penerima zakat (mustahik).

Daftar Pustaka

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. https://puskasbaznas.com/publications/books/1731-indonesia-zakat-outlook-2024

BeritaSatu.com. (2025). MUI ingatkan Sri Mulyani: Pajak tak bisa disamakan dengan zakat. https://www.beritasatu.com/nasional/2913753/mui-ingatkan-sri-mulyani-pajak-tak-bisa-disamakan-dengan-zakat

CNBC Indonesia. (2025). Sri Mulyani: Bayar pajak sama seperti zakat dan wakaf. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250813123804-4-657638/sri-mulyani-bayar-pajak-sama-seperti-zakat-dan-wakaf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN 2024: Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/APBN-2024

Oleh Nada Zaretta Aulia Islamei & Tazkia Kiromin Baroroh

Dalam siaran pers terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa lembaga tersebut telah selesai melakukan penghentian sementara pada rekening dormant (rekening yang tidak aktif). Langkah ini ditempuh sebagai upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan rekening oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang dimaksud rekening dorman sendiri dapat dipahami sebagai rekening bank yang sudah lama tidak digunakan dalam transaksi apapun seperti transfer, penarikan, maupun penyetoran dalam jangka waktu tertentu dan sudah ditentukan sesuai kebijakan dan peraturan masing-masing bank. Prosedur penghentian sementara ini diberlakukan PPATK secara bertahap bersama perbankan, dimulai  sejak 15 Mei 2025 hingga 31 Juli 2025.

PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada presiden dan menjalankan tugasnya secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar. Dalam kewenangannya, PPATK memiliki hak untuk melakukan pemblokiran rekening dorman. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) UU TPPU, menyatakan bahwa PPATK diperbolehkan meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara bagian atau seluruh transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana.

PPATK menegaskan bahwa tindakan ini merupakan upaya preventif. Perlu dipahami bahwa pemblokiran atau penghentian sementara rekening dorman bukan berarti uang nasabah disita. Kebijakan yang dilakukan merupakan upaya perlindungan untuk tetap memastikan uang nasabah tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nasabah masih tercatat sebagai pemilik sah dan dananya tetap utuh, hanya dibekukan sementara. Menurut data PPATK, setelah penerapan kebijakan ini, transaksi perjudian online pada rekening dorman telah mengalami penurunan. 

Dari data di atas, terlihat bahwa tren judi online menurun tajam setelah PPATK menerapkan pemblokiran rekening dorman. Dari yang awalnya 33,23 juta transasi di bulan April, lalu menurun menjadi 7,32 juta transaksi. Sehingga dapat diamati dalam 2 triwulan menunjukkan bahwa upaya pemblokiran ini efektif untuk mengurangi tren judi online.

Meski bertujuan sebagai upaya preventif, kebijakan PPAT tetap menuai beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik. Pihak pendukung kebijakan pemblokiran rekening dorman berpendapat bahwa ini kebijakan tepat untuk menghentikan target judi online sehingga mendorong sistem keuangan yang lebih sehat. Disisi lain,  pihak yang menolak setuju kebijakan PPTAK melihat bahwa pemblokiran akun dorman merupakan tindakan yang mencerminkan bentuk intervensi negara. Hal ini dikarenakan hak masyarakat yang menyimpan uang di bank untuk jangka waktu yang lama adalah disengaja. Rekening dorman biasanya ditujukan untuk rekening darurat, tabungan masa depan, atau kebutuhan lainnya. Kebijakan pembekuan ini menuai protes keras dari masyarakat umum, karena rekening dorman memang sengaja untuk cadangan masa depan, bukan untuk tindakan kejahatan. Kebijakan PPATK justru menyulitkan masyarakat karena ketika mengalami situasi mendesak, mereka tidak dapat mengambil uang karena dibekukan dengan durasi pembekuan yang tidak pasti.

Selain itu, kebijakan ini dinilai kurang memiliki landasan sosialisasi yang memadai. Informasi terkait pembekuan akun dorman tidak disosialiasi terlebih dahulu sebelum kebijakan berlaku. Informasi yang minim diketahui masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran  dan secara luas akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dan sistem keuangan Indonesia. Problematika tersebut apabila yang tidak segera diselesaikan secara tepat, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kondisi perekonomian dan mengganggu keseimbangan sistem keuangan secara menyeluruh.

Menanggapi klarifikasi tersebut, Sekretaris Jenderal MUI, KH Amirsyah Tambunan, menyampaikan bahwa permasalahan ini muncul akibat miskomunikasi serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. “MUI sebagai lembaga yang membawahi 87 ormas Islam, memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi publik, khususnya terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman ini,” ujarnya. Mengingat isu keuangan sangat sensitif, ia menekankan pentingnya pelurusan informasi dan penguatan komunikasi antara MUI dan PPATK. Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Arif Fahruddin, turut menambahkan bahwa MUI akan segera meluruskan pemberitaan yang telah dimuat di laman resminya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut.

Pakar ekonomi menyebut PPATK gagal memahami pola bisnis keuangan yang berbasis kepercayaan. Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai pemblokiran rekening dorman sebagai kekeliruan. Beliau mengatakan bahwa pemblokiran rekening dorman merupakan strategi yang salah dan PPATK gagal dalam memahami pola bisnis perbankan. Salah satunya tentang kebiasaan masyarakat Indonesia untuk menyimpan dana di tabungan yang tidak terpakai sebagai dana darurat atau cadangan.

Pada dasarnya, PPATK menerapkan kebijakan pemblokiran rekening dorman untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya dalam praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perjudian online. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman secara bertahap, sehingga dana nasabah tetap aman dan tidak digunakan untuk ttindak kejahatan. Namun, kebijakan ini sebaiknya diimbangi dengan sosialisasi yang lebih jelas, transparansi mengenai pemblokiran, serta mekanisme yang memudahkan nasabah mengakses kembali dananya saat dibutuhkan. Dengan begitu, tujuan baik PPATK dapat tercapai tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Daftar Pustaka

Kongah, M Natsir . (2025, Juli 29). Perlindungan Hak dan Kepentingan Pemilik Sah Rekening Perbankan. PPTAK. Diakses pada 18 Agustus 2025, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1499/perlindungan-hak-dan-kepentingan-pemilik-sah-rekening-perbankan.html

Nugraha, Muhammad Raihan, S.H. (2025, Agustus 4). Dasar Hukum PPATK Blokir Rekening Dormant. Hukumonline.com. Diakses pada 18 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-ppatk-blokir-rekening-dormant-lt689167804645c/

Sari, A. R. (2025, Agustus 18). PPATK klaim transaksi judi online menurun setelah pemblokiran rekening nganggur. Tempo.co. Diakses pada 18 Agustus 2025 https://www.tempo.co/hukum/ppatk-klaim-transaksi-judi-online-menurun-setelah-pemblokiran-rekening-nganggur-2054429

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2025, 12 Agustus). Audiensi PPATK dengan MUI. PPATK. Diakses dari https://www.ppatk.go.id/news/read/1509/audiensi-ppatk-dengan-mui.html

BBC News Indonesia. (2025, 31 Juli). PPATK buka 28 juta ‘rekening menganggur’ yang sempat mereka blokir, kebijakan terbukti bermasalah sejak awal? Diakses pada 18 Agustus 2025, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg3x10zpxdo.amp

Oleh Vandya Shabirina Larasati dan Shelly Ardifia. 

Krisis iklim kian mengkhawatirkan, dan aktivitas manusia menjadi akar masalahnya. Sejak Perubahan Iklim dan degradasi lingkungan  menjadi  isu  mendesak  dalam pembangunan  global  abad  ke-21.  Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC,   2023)   menunjukkan   bahwa   suhu global  telah  meningkat  sebesar  1,1°C  sejak era   pra-industri   dan   diperkirakan   akan melewati ambang  batas 1,5°C dalam dekade mendatang    tanpa    adanya    transformasi signifikan. Perubahan ini mendorong iklim global bergeser drastis. Sayangnya, respons gerakan lingkungan kerap tak sebanding dengan kompleksitas masalah. Mereka masih terjebak dalam kegiatan repetitif dan kampanye yang kurang inovatif, seperti gerakan lingkungan masih sering mengulang pola kampanye usang yang minim dampak. Contohnya, aksi turun ke jalan dengan poster generik seperti “Save Our Planet!” atau “Stop Global Warming!” yang hanya ramai 1-2 hari di media, lalu hilang tanpa tuntutan kebijakan konkret. Tak hanya itu, petisi online pun terjebak repetisi misalnya template “Tolak PLTU!” yang di copy paste untuk berbagai isu, padahal 72% petisi iklim gagal mencapai target (Change.org, 2023).

Di tengah berbagai kesulitan yang ada, potensi solusi justru dapat ditemukan dari sumber yang selama ini mungkin terabaikan, yaitu dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Dengan potensi mencapai Rp327 triliun per tahun (BAZNAS, 2023), dana sosial keagamaan ini bisa menjadi kekuatan pendorong transformatif jika dioptimalkan. Sayangnya, saat ini hanya sekitar 5% yang berhasil dihimpun, dan sebagian besar dana tersebut hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek seperti bantuan sosial dan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma yang mampu mengubah kesadaran menjadi aksi bersama. alih-alih  sekadar membicarakan kesadaran lingkungan, sudah saatnya bertindak nyata dengan mengaktualisasikan nilai-nilai syariah yang telah ada. Prinsip dasar ekonomi Islam, seperti konsep khalifah (penjaga bumi) dalam QS. Al-Baqarah:30, serta larangan pemborosan (israf) dan perusakan ekosistem (ihtikar), menawarkan pondasi etis yang sangat relevan untuk mendukung gerakan lingkungan modern.

Artikel ini mengajak kita untuk melihat peluang dengan menjadikan dana sosial Islam (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) menjadi penggerak kesadaran ekologis dan juga bisa sebagai sumber pendanaan proyek penghijauan. Dana ini tak hanya bisa membiayai proyek penghijauan, tapi juga menjadi sarana edukasi tentang kelestarian alam. Dengan potensinya yang sangat besar, tentunya dengan Kolaborasi semua pihak penting diwujudkan sebagai kekuatan hijau yang memberikan perubahan nyata.

Dunia menghadapi dua tantangan dalam era global yang semakin kompleks yaitu  mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan melindungi lingkungan, Kebutuhan akan model pembangunan yang berkelanjutan mendorong munculnya konsep ekonomi hijau.  ekonomi hijau telah muncul sebagai kerangka kebijakan penting pembangunan berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang, menyajikan kerangka kerja untuk menghasilkan masyarakat yang lebih efisien sumber daya, lebih rendah karbon, lebih sedikit merusak lingkungan, dan lebih inklusif secara sosial (Georgeson, at al.2017),  begitu juga dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan bersama semakin diminati sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih etis (Supriatna, 2021).

Sharia Green Economy merupakan pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan konsep ekonomi hijau, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan secara bersamaan (Alshater et al., 2021).

Sharia Green Economy dan filantropi Islam memiliki keterkaitan  dalam menghadapi  Kesadaran menjaga Lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dana filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), dengan potensi besar dapat menjadi sumber pendanaan untuk inisiatif ekonomi hijau berbasis syariah. Melalui konsep Green Philanthropy, dana ini tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan sosial konsumtif, tetapi juga dioptimalkan untuk proyek penghijauan, energi terbarukan, dan konservasi lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab ekologis sebagai amanah manusia di bumi. Filantropi Islam juga berperan sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai kelestarian alam yang merupakan bagian dari maqasid syariah dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan bersama.

 Filantropi adalah amal sosial yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan masalah sosial lainnya secara berkelanjutan. Filantropi  merupakan  suatu  konsep yang  telah  terdapat  dalam  Islam,  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  (al-birr),  Jika dilihat dari perspektif pembangunan rendah karbon ,filantropi tidak hanya memenuhi fungsi sosial-ekonomi, tetapi juga dapat membantu keberlanjutan ekosistem dan keadilan ekologis.

Dalam menghadapi krisis lingkungan global, filantropi Islam memiliki potensi untuk mendorong transformasi positif. Zakat, infak, dan sedekah, antara prinsip-prinsipnya yang berlandaskan keadilan sosial dan keberdayaan masyarakat, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan. Filantropi Islam telah menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan Contohnya, transformasi  Limbah  Plastik:  TPA  POI  Panda  Kawatuna  adalah bukti konkret  bagaimana limbah  plastik  yang  tadinya  dianggap  sebagai  sampah  dapat  diubah  menjadi  sumber  daya  yang bernilai  melalui  proses  pengolahan  dan  daur  ulang.  Hal  ini  tidak  hanya  mengurangi  pencemaran lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi komunitas pemulung.

Sistem keuangan berbasis filantropi Islam dinilai mampu berkontribusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf memiliki peran yang penting dalam mendukung pelestarian lingkungan serta proyek dengan prinsip berkelanjutan. Zakat adalah salah satu pilar dari Rukun Islam dalam  bentuk pemberian wajib dalam Islam. Zakat mensyaratkan umat Muslim mendonasikan sebagian porsi hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk distribusi kekayaan. Dalam hal ini, dana zakat dapat dialokasikan pada sektor lingkungan dalam upaya mendukung inisiasi keberlanjutan seperti air bersih, mempromosikan energi terbarukan dan manajemen sampah. Selain itu, instrumen dalam filantropi Islam yang dinilai mampu berkontribusi dalam mengatasi masalah lingkungan adalah waqaf. Wakaf merupakan instrumen dalam filantropi Islam yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan prospek sosial dan ekonomi kelompok yang kurang beruntung. Apabila kedua instrumen tersebut terintegrasi dengan baik dan dapat secara efektif digunakan, maka filantropi Islam dapat berkontribusi dalam mempromosikan Pembangunan berkelanjutan (Faizi et al., 2024, (1-23)).

Lembaga filantropi di Indonesia mulai mengalami perkembangan di kalangan umat Muslim Indonesia pada tahun 1900-an. Hal tersebut diawali dengan adanya hukum yang mengatur mengenai zakat dan waqaf di Indonesia. Terdapat bermacam-macam lembaga filantropi Islam yang mengalokasikan dananya pada konservasi lingkungan. Lembaga filantropi Islam tersebut seringkali dilabeli sebagai “Green Philanthropy” atau “Filantropi Hijau” karena fokus dari institusi-institusi tersebut adalah pada pelestarian lingkungan. Salah satu contoh penerapan “Green Philanthropy” pada lembaga filantropi Islam adalah Bank Sampah yang diinisiasi oleh Rumah Zakat. Program tersebut memberdayakan komunitas masyarakat melalui edukasi terkait manajemen pengelolaan sampah serta mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Rumah Zakat sebagai salah satu lembaga filantropi Islam menginisiasi program Pohon Energi yang merupakan mitigasi bencana dengan melibatkan kegiatan penanaman pohon guna mendorong preservasi lingkungan dan mengurangi pencemaran air (Humaidi et al., 2024,). Keberadaan lembaga filantropi Islam menunjukkan bahwa Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun kesadaran lingkungan dan menjaga kelestarian alam.

Melanjutkan jejak kontribusi filantropi Islam, saat ini wakaf berkembang sebagai instrumen pembiayaan hijau yang strategis. Wakaf terbukti menjadi salah satu instrumen sistem keuangan berbasis filantropi Islam yang ideal untuk menjadi alternatif pembiayaan transisi transmisi energi terbarukan, yaitu panel surya. Alokasi wakaf pada energi terbarukan sudah berjalan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Masjid Jogokariyan merupakan contoh nyata peran wakaf dalam transisi transmisi energi terbarukan. Masjid yang dijadikan sebagai masjid percontohan nasional tersebut menerima 9 modul surya berkekuatan 4.185 Watt peak dan mampu menghemat listrik sebesar 30.000 per hari (Niswah et al., 2024, 40-59). Wakaf sebagai salah satu instrumen sistem keuangan berbasis filantropi Islam terbukti berperan dalam pelestarian lingkungan dan dapat secara aktif membantu membangun kesadaran lingkungan. 

Gambar Masjid Jogokariyan dengan Panel Surya

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) memiliki potensi besar mencapai RP327 triliun per tahun (BAZNAZ 2023) yang dapat menjadi  solusi transformatif menghadapi krisis iklim. Dari sekadar wacana, perlu aksi nyata dengan memanfaatkan prinsip syariah seperti konsep khalifah (penjaga bumi) dan larangan pemborosan (israf) sebagai dasar etis gerakan lingkungan. Filantropi Islam tidak hanya mendukung inisiatif hijau seperti pertanian berkelanjutan dan pengembangan energi terbarukan, tetapi juga melakukan transformasi edukasi lingkungan secara sistematis. Pengembangan instrumen keuangan syariah inovatif seperti green sukuk (obligasi syariah berwawasan lingkungan) dan optimalisasi cash waqf (wakaf tunai) dapat menjadi solusi pendanaan jangka panjang untuk program rehabilitasi ekosistem, transisi energi terbarukan, dan ketahanan pangan contohnya, perusahaan syariah dan wakaf masyarakat, yang mendanai pemasangan panel surya di Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, yang juga menjadikan masjid sebagai pusat pelatihan literasi lingkungan. Namun, agar dana umat ini berkembang menjadi inisiatif nyata dan kekuatan hijau yang kuat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Ini adalah kerja sama yang akan memastikan bahwa filantropi Islam tidak hanya dibicarakan di khalayak ramai, tetapi akan benar-benar menjadi dasar untuk ketahanan pangan dan pemulihan lingkungan untuk generasi berikutnya.

Sinergi strategis antara pemerintah, lembaga filantropi Islam (BAZNAS/LAZ), dan pelaku usaha syariah perlu diperkuat melalui insentif fiskal, kemudahan regulasi, dengan agenda lingkungan. Edukasi masyarakat tentang integrasi nilai ekologis dalam filantropi Islam juga menjadi kunci keberhasilan, misalnya melalui kampanye “Sedekah Lingkungan” atau pelatihan agrikultur berkelanjutan bagi penerima zakat. Dengan demikian, pendayagunaan ZISWAF tidak hanya menciptakan dampak jangka pendek, tetapi juga membangun transformasi sistemik mengubah paradigma filantropi dari sekadar alat bantu sosial menjadi kekuatan strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim sesuai prinsip khalifah fil ard

Erwinsyah. (2021). Peluang ekonomi hijau dan keterampilan hijau menuju netral karbon Indonesia tahun 2060. Journal of Applied Business and Economic (JABE), 8(2), 159–181.

Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mappingtheclimate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and, Vol. 4(No. 4), 1-23. DOI 10.1108/IJOES-08-2023-0189

Kadir, S., Nuranisa, & Kamal. (2024). Filantropi Islam dalam aksi: Transformasi limbah plastik di kawasan tempat pembuangan akhir sampah di POI Panda Kawatuna menjadi sumberdaya bernilai. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), 2286–2306. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5471

Niswah, F. M., Dwiyan, E., Ammar, T., & Listiana, L. (2024, Juni). Waqf as an Alternative Financing for Solar Energy in Indonesia: Opportunities and Challenges. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 11(1), 40-59.

Syamsuddin, Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. Alkash: Journal of Islamic Economics, 3(1), 1–18. https://journal.ua.ac.id/index.php/alkash

Humaidi, W., Hariyanto, & Azizah, M. (2024). Green philanthropy: Islamic activism on Indonesia’s environmental democracy. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 24(No.2). doi : 10.18326/ijtihad.v24i2.167-191

.